Good Governance

Sudah sering dengar istilah mengenai Good Governance kan..?? pada dasarnya pemerintahan identik dengan pengambil keputusan. Nah, good governance ini adalah sebuah konsep yang (katanya) “baik” bagi sebuah pemerintahan dalam proses mengambil keputusan. Kenapa hal ini penting..?? ya, karena sebuah keputusan dari yang namanya pemerintah yang merupakan salah satu komponen dari pemerintahan akan ada dampaknya terhadap kehidupan masyarakatnya.

Pada dasarnya ada 8 dasar dalam good governance ini (UNESCAP) :

1. Consensus Oriented

Konsensus adalah perpaduan dari berbagai pikiran, berbagai sudut pandang, berbagai pendapat sehingga menjadi satu kesatuan yang disepakati oleh kelompok tertentu. Karena dalam sebuah kelompok pasti terdapat perbedaan pikiran, sudut pandang, dan pendapat, maka dalam sebuah pengambilan keputusan dibutuhkan yang namanya konsesus yang mempertimbangkan semua pendapat dari tiap golongan yang berbeda. Mirip musyawarah mungkin.

2. Participatory

Partisipasi dari tiap golongan diperlukan dalam sebuah pengambilan keputusan. Karena pada dasarnya, sebuah negara yang berasaskan demokrasi membebaskan setiap rakyatnya untuk bebas berpendapat, bebas berekspresi, namun dalam batasan tertentu yang tidak melanggar norma, hukum, dan kebebasan orang lain. Maksudnya partisipasi disini dalam sebuah pengambilan keputusan adalah untuk menampung aspirasi dari tiap golongan yang ada dalam masyarakat.

3. Follows the rule of Law

Penegakan hukum yang tidak memandang bulu akan menciptakan kestabilan dari sebuah negara. Dari sebuah kestabilan pastinya akan tercipta sebuah keputusan yang baik pula bagi rakyatnya. Namun jika supremasi hukum bisa diputarbalikkan dan hanya dijadikan formalitas, maka kestabilan tersebut tidak akan tercapai. Hukum itu ada untuk menjaga supaya rakyat dapat bertanggung jawab dengan kebebasan yang dimilikinya. Ada batasan-batasan dari tiap individu untuk berekspresi, dan batasan itu adalah hukum. Hukum itu ibarat koridor yang dibuat untuk rakyat berjalan menuju sebuah tempat. Keputusan yang dibuat seharusnya tidak melanggar koridor-koridor tersebut dan tidak membuat rakyat untuk keluar dari koridor tesebut.

4. Effective and Efficient

Sebuah keputusan yang dibuat hendaknya tepat guna, tepat sasaran dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Tidak bertele-tele, tidak berbasa-basi, namun tepat pada sasaran yang diinginkan. Hal ini dapat dicapai jika pemerintahan memiliki kemampuan dalam menganalisis, menimbang, dan memperhitungkan setiap variabel pengambilan keputusan dengan baik. Dalam pemerintahan, seharusnya orang-orang yang berilmu, yang berakal, dan yang pintar yang berhak duduk. Bukan orang yang mengharapkan fasilitas dan jabatan.

5. Accountable

Sebuah keputusan yang diambil pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan terhadap rakyatnya. Karena pada dasarnya keputusan itu dibuat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat berhak mendapatkan bentuk pertanggung jawaban dari setiap keputusan yang diambil. Keputusan itu bukan semata-mata diambil hanya untuk kepentingan beberapa golongan saja, namun hendaknya berdampak luas dan baik bagi keseluruhan rakyat yang menjadi tanggungan sebuah pemerintahan.

6. Transparent

Rakyat pun berhak mengetahui informasi-informasi yang ada dalam sebuah roda pemerintahan. Fungsinya adalah sebagai sebuah sistem kontrol dari keberjalanan roda pemerintahan. Aksesibilitas yang baik dalam mendapatkan informasi dibutuhkan untuk menjamin poin transparansi ini. Idealnya tidak ada yang ditutup-tutupi dari sebuah pemerintahan terhadap rakyatnya.

7. Responsive

Responsive disini dalam artian cepat tanggap dan memeuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan setiap golongan. Namun bukan sekedar cepat tanggap, namun sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

8. Equitable and Inclusive

Kesamaan dan dan kesetaraan dalam sebuah pemerintahan terhadap rakyatnya diperlukan, supaya tidak terjadi kesenjangan. Kesenjangan sosial ini yang biasanya menjadi akar masalah dari pemerintah yang biasanya memiliki kesan eksklusif dan rakyat yang biasanya menjadi kaum proletar yang selalu dirugikan.

=================================================

Kedelapan prinsip good governance ini seakan sangatlah ideal dan klise. Memang, namun dalam sebuah pencapaian tujuan diperlukan sesuatu yang ideal, supaya tujuan yang kita capai pun mendekati keadaan ideal. Nah, keadaan ideal ini tidak akan tercipta begitu saja tanpa adanya kedisiplinan dari setiap stakeholders yang memegang peranan dalam sebuah sistem pemerintahan. Dibutuhkan kesamaan visi dan misi dari setiap golongan, sehingga akan sejalan dengan apa yang diharapkan.

Namun kadang memang sulit menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Terlalu banyak kepentingan pribadi yang individualistis sebenarnya sekarang ini. Tapi saya yakin kita bisa mencapai keadaan itu, karena yang namanya manusia itu belajar dan berkembang. Dengan syarat manusia menggunakan akal dan hati sebagai variabel dalam menjalankan hidup. Akal berhubungan dengan hal logis, sedangkan hati dibutuhkan untuk menjaga moral dan norma yang ada dalam setiap kehidupan.

5 thoughts on “Good Governance

  1. Tulis sumbernya Ry dipostingan km..
    ini jadi plagiat loh klo g km tulis sumbernya darimana..

    Mencoba menghargai karya orang lain juga bentuk pendidikan agar bisa dihargai oleh orang lain..

    d^^

  2. klo tulisnya kaya gitu posisinya, kaya sumber gambarnya aja. Itu ge masih kurang, harusnya (UNESCAP, 19xx), pake tahun.

    klo tulisan keseluruhan nya dari situ, taronya dibawah. pake sumber: naon gitu.

    cem bikin jurnal aja Ry. Pan TA geus dek sidang..
    ehehehe..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s